Kementerian Agama Republik Indonesia
PPID · Keterbukaan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kab. Buton Utara PPID Kemenag Buton Utara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Layanan Informasi

Tata Cara Permohonan Informasi

Alur pengajuan permohonan informasi publik beserta persyaratannya.

UU No. 14 Tahun 2008 Hari kerja, Senin–Jumat

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan diajukan secara tertulis, baik daring maupun langsung, dengan menyertakan identitas dan uraian informasi yang dibutuhkan.

Persyaratan

  1. Identitas pemohon (nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan/atau email);
  2. Uraian informasi publik yang dimohonkan secara jelas dan spesifik;
  3. Tujuan penggunaan informasi publik;
  4. Cara memperoleh informasi (daring, datang langsung, email, atau pos);
  5. Salinan identitas (KTP/SIM/paspor/akta pendirian lembaga) untuk permohonan yang memerlukan verifikasi.

Alur Permohonan

  1. Pengajuan. Pemohon mengisi formulir permohonan secara daring pada laman ini, atau menyerahkan permohonan tertulis melalui email, surat/pos, maupun langsung di meja layanan PPID.
  2. Pencatatan. Petugas mencatat permohonan pada buku agenda layanan informasi dan memberikan tanda terima berupa nomor tiket.
  3. Verifikasi kelengkapan. Apabila persyaratan belum lengkap, pemohon melengkapi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan.
  4. Penelaahan. PPID menelaah apakah informasi yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi.
  5. Tanggapan. PPID memberikan tanggapan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Jangka waktu dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
  6. Penyampaian informasi. Informasi disampaikan dalam bentuk salinan dokumen tercetak dan/atau salinan digital sesuai cara memperoleh yang dipilih pemohon.
  7. Penolakan. Apabila permohonan ditolak, PPID menyampaikan alasan tertulis beserta pemberitahuan hak dan tata cara mengajukan keberatan.

Waktu dan Biaya

Layanan dilaksanakan pada hari kerja sesuai jam layanan kantor. Informasi Publik tidak dikenakan biaya; biaya penggandaan dan pengiriman dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat proporsional.

Dasar hukum

UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4, Pasal 19, dan Pasal 22; PP Nomor 61 Tahun 2010; PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

WhatsApp